Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pustaka)

Abstract

Merebaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini telah membuka potensi baru untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Respon pemeritah dengan merebaknya UMKM di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya PP No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Namun meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi terkait kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan. Beberapa literatur dan hasil penelitian empiris mengkaji masalah pengaruh praktik sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Namun, hal tersebut masih menjadi kontroversi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan mayoritas para pelaku UMKM tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan salah satu faktornya tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil studi pustaka menunjukkan pengaruh positif adanya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan. Selain itu tingginya ketidakpatuhan para pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan untuk mematuhi pajak terjadi karena masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pajak dan kurangnya penyuluhan terkait perpajakan terhadap pelaku UMKM.