Simplifikasi Birokrasi Penyaluran Bantuan Sosial dalam Situasi Darurat Pandemi Covid-19 melalui Transformasi Legal-Digital

Abstract

Darurat kesehatan yang terjadi di Indonesia akibat Covid-19, menimbulkan masalah utama terhadap kemiskinan. Bantuan sosial, adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Namun, proses bantuan sosial justru dihadapkan pada birokrasi yang menghambat penyelesaian yang ada. Masyarakat terdampak, justru sulit untuk mendapatkan bantuan sosial, utamanya karena alasan administrasi. Padahal dalam situasi darurat, negara harus melakukan tindakan yang efektif, alternatif, tanggap, dan bahkan menyimpang dari peraturan secara umum. Tindakan tersebut juga sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Mengarahkan pada dua rumusan masalah dasar. Pertama, mengapa proses birokrasi menjadi penghambat dalam penyaluran bantuan sosial pada situasi darurat pandemi Covid-19? Bagaimana upaya simplifikasi dalam penyaluran bantuan sosial agar tidak terhambat proses birokrasi? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Menggunakan data sekunder yang utamanya adalah peraturan perundang-undangan, teori hukum dan konsep hukum yang relevan. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan teori. Tidak dapat dipungkiri, proses birokrasi merupakan bagian dari otorisasi negara. Faktor yuridis dan politik menjadi dasar birokrasi yang ada, justru menghambat penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak pademi covid-19. Mengingat pada situasi darurat negara, maka seharusnya ada kebijakan dalam penyederhanaan birokrasi penyaluran bantuan sosial. Era industri yang mulai berkembang dari 4.0 menjadi 5.0, perlu dilakukan transformasi legal-digital. Artinya, tidak semata-mata pada kemudahan teknologi, tapi didukung dengan peraturan atau kebijakan yang bermanfaat dan berkepastian hukum. Apalagi mengingat situasi pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas pertemuan antar masyarakat, dengan alasan keamanan dan kesehatan. Upaya simplifikasi diarahkan pada bentuk penguatan kebijakan yang sifatnya less-administrative. Mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang tepat sasaran.